PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH, Hadi Setia Tunggal, S.H

Judul/Title: Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah
Penulis/Author: Hadi Setia Tunggal, S.H.
Penerbit/Publisher: Harvarindo
Edisi/Edition: 2002
Halaman/Pages: 177
Dimensi/Dimension: 16 x 23.5 x 0.8cm
Sampul/Cover: Paperback
Bahasa/Language: Indonesia
Kategori/Category: Dijual/For Sale
Harga Jual/Sale Price: Rp. 30.000
Call No.: 348.02/Tun/p/C.1
Status: Ada/Available

***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah disebutkan, jika perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pemerintah pusat berhak mencabut perda bersangkutan. Depdagri menyatakan, saat ini terdapat 3.000 perda yang perlu diverifikasi karena dapat merugikan kabupaten lain. Depdagri kini sedang menilai dan memverifikasi perda-perda tersebut. Verifikasi ini perlu dilakukan karena terdapat sejumlah kebijakan satu daerah yang merugikan daerah lain, seperti dalam masalah redistribusi hasil pungutan. Contohnya, ada kabupaten yang seolah-olah memiliki pelabuhan sendiri, padahal itu dapat merugikan kabupaten lain yang akan melakukan ekspor.